Nintendo Gugat Pemerintah Amerika Serikat atas Tarif Ilegal
Raksasa gim ini menuntut pengembalian dana beserta bunga setelah Supreme Court membatalkan kebijakan tarif dagang kontroversial.
Ringkasan
- Nintendo of America secara resmi mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat di US Court of International Trade.
- Langkah hukum ini menyusul putusan terbaru Supreme Court yang membatalkan penerapan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act.
- Perusahaan menuntut pengembalian segera atas biaya yang dinilai melanggar hukum beserta bunganya, setelah kebijakan tersebut memicu kenaikan harga aksesori dan penundaan pre-order untuk Switch 2.
Nintendo secara resmi menempuh upaya hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat setelah merasakan dampak finansial dari tarif terhadap ekosistem perangkat kerasnya, khususnya Nintendo Switch 2. Menyusul putusan bersejarah Supreme Court yang membatalkan kebijakan ekonomi era pemerintahan Trump, raksasa gim ini kini bergerak agresif untuk merebut kembali dana yang telah dikeluarkannya.
Mengutip laporan dari Engadget, gugatan yang diajukan di US Court of International Trade tersebut secara eksplisit mencantumkan United States of America sebagai tergugat. Berdasarkan dokumen hukum, Nintendo menyatakan telah dirugikan secara signifikan oleh “pelaksanaan dan pengenaan yang melanggar hukum dari Executive Orders yang tidak berwenang serta pembayaran IEEPA Duties yang menyertainya.” Perusahaan menuntut pengembalian penuh dan segera atas seluruh bea yang telah dibayarkan, berikut bunga yang telah terakumulasi dan biaya pengacara.
“Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mengajukan permohonan,” ujar Nintendo of America dalam sebuah pernyataan resmi. “Saat ini kami tidak memiliki informasi lain untuk dibagikan terkait hal ini.”
Meski pada akhirnya Nintendo berhasil meluncurkan Switch 2 tepat pada jadwal rilis awal dengan harga dasar US$449,99 yang tetap terjaga, jajaran produk pendukung di sekelilingnya justru terkena pukulan langsung. Ketidakpastian awal seputar kebijakan perdagangan internasional memaksa brand tersebut menunda pre-order perangkat keras, sementara harga ritel berbagai aksesori Switch 2 dinaikkan untuk meredam tekanan finansial. Setelah semula mengaitkan perubahan operasional dan penundaan ini dengan “kondisi pasar yang terus berkembang,” Nintendo kini meninggalkan bahasa korporat yang serba normatif. Brand tersebut bergabung dengan lebih dari 1.000 perusahaan lain yang secara langsung menantang pemerintah untuk menagih kembali tagihan tarif bernilai masif, yang kabarnya melampaui US$1 miliar per kuartal bagi raksasa-raksasa teknologi.

















